Dpr Minta Pemerintah Tak Andalkan Ppn Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Logo Portal Pilkada Logo Indonesia Maju Logo Kemnaker Logo PUPR Logo VIU Logo VIVA.co.id Siapa

  • Bisnis

Sabtu, 14 Desember 2024 - 17:48 WIB

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dakhiri dalam diskusi bertajuk 'Wacana PPN 12 Persen Solusi Fiskal atau Beban Baru bagi Masyarakat' di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Desember 2024.

Sumber :

  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dakhiri menantang pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) demi meningkatkan pendapatan negara. Menurutnya, pemerintah harus mencari strategi lain untuk menaikkan pendapatan.

Hal itu disampaikan Hanif dalam diskusi bertajuk 'Wacana PPN 12 Persen Solusi Fiskal atau Beban Baru bagi Masyarakat' di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Desember 2024.

"Nah, tantangan, saya lebih cenderung misalnya untuk menantang teman-teman di pemerintah terutama yang mengusung pajak ini untuk menggunakan exemplary yang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan negara," kata Hanif.

Ilustrasi pembayaran pajak.

Photo :

  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

"Kita bukannya tidak setuju (PPN 12 Persen) bahwa pendapatan negara harus diberikan. Harus kita ini setuju," ujarnya.

Hanif menuturkan, masih banyak cara-cara lain bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, salah satunya dengan memanfaatkan digitalisasi kota.

"Misalnya, satu, dari sisi digitalisasi kota, ini menurut saya kan harus digenjot. Walaupun proses digitalisasi itu sudah berlangsung di pemerintahan, kan levelnya itu harus di-upgrade terus-menerus," ungkap dia.

Selain itu, dia menyebut pemerintah juga bisa melakukan formalisasi kelompok ekonomi informal di Indonesia, terutama bagi UMKM yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Ia menyebut masih banyak UMKM yang berada di luar sistem keuangan.

"Oleh karena harus dikasih edukasi, harus difasilitasi, harus dibantu, mungkin dikasih insentif agar mereka bisa bertransformasi dari ekonomi informal menjadi ekonomi formal. Dengan begitu maka juga ada potensi pajak yang bisa diambil, kecil-kecil cuma kan jumlahnya besar gitu loh," kata Hanif.

Halaman Selanjutnya

"Misalnya, satu, dari sisi digitalisasi kota, ini menurut saya kan harus digenjot. Walaupun proses digitalisasi itu sudah berlangsung di pemerintahan, kan levelnya itu harus di-upgrade terus-menerus," ungkap dia.

Halaman Selanjutnya

Berita Terkait

Topik Terkait

Jangan Lewatkan

Komisi XI DPR Sebut PPN 12% Bisa Dongkrak Pendapatan Negara hingga Rp70 Triliun

Wakil Ketua Komisi XI DPR bicara soal wacana pemerintah menaikkan PPN sebesar 12 persen: cara paling mudah untuk meningkatkan pendapatan negara.

 Ini Berat tapi Harus Optimis

Pemerintah menetapkan kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Hal ini pun menimbulkan beragam reaksi terutama dari pengusaha. Salah satunya Asosiasi

Menteri Kehutanan Siapkan Kawasan Hutan untuk Biothanol

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni meninjau penyadapan nila aren dan produksi gula semut di Yayasan Masarang, Desa Kayawuh Tomohon, Sulawesi Utara. Menurut Raja

Harga Rokok Bakal Naik Mulai 1 Januari 2025, Simak Daftarnya!

Meskipun cukai hasil tembakau (CHT) tidak mengalami kenaikan pada tahun depan, namun harga jual eceran (HJE) rokok bakal mengalami kenaikan mulai 1 Januari 2025 mendatang

Manjakan Nasabah di HUT ke-129, BRI Tebar Ragam Promo Spesial

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-129 pada 16 Desember 2024 meluncurkan beragam promo menarik bagi para nasabah setia.

Daftar Daerah yang Belum Tetapkan UMP 2025, Kemnaker Surati Kemendagri

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersurat pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal laporan provinsi yang belum menetapkan UMP 2025.

Logo VLIX

Header bg

Terpopuler

Harga Rokok Bakal Naik Mulai 1 Januari 2025, Simak Daftarnya!

Meskipun cukai hasil tembakau (CHT) tidak mengalami kenaikan pada tahun depan, namun harga jual eceran (HJE) rokok bakal mengalami kenaikan mulai 1 Januari 2025 mendatang

Daftar Daerah yang Belum Tetapkan UMP 2025, Kemnaker Surati Kemendagri

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersurat pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal laporan provinsi yang belum menetapkan UMP 2025.

Manjakan Nasabah di HUT ke-129, BRI Tebar Ragam Promo Spesial

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-129 pada 16 Desember 2024 meluncurkan beragam promo menarik bagi para nasabah setia.

Cara Ajukan Kartu Kredit Virtual BRI di BRImo, Mudah dan Cepat

Kartu Kredit Virtual BRI menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari akses informasi limit hingga kemudahan transaksi online dan QRIS.

Menteri Kehutanan Siapkan Kawasan Hutan untuk Biothanol

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni meninjau penyadapan nila aren dan produksi gula semut di Yayasan Masarang, Desa Kayawuh Tomohon, Sulawesi Utara. Menurut Raja

Selengkapnya

Partner

img_title

Deretan daftar promenade yang ada di Bandar Lampung ini bsa menjadi pilihan alternatif belanja atau bermain jika sedang berkunjung ke Lampung. Aspek ekonomi yang cukup maju da

img_title

Verihubs luncurkan teknologi Deteksi Deepfake berbasis AI untuk melawan penipuan identitas digital, dengan akurasi tinggi dan sertifikasi internasional.

img_title

Vivo sedang mempersiapkan peluncuran Vivo Y29 4G, yang baru-baru ini terdaftar di Geekbench. Smartphone ini akan menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 685 dan

img_title

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono meneguhkan komitmennya untuk mewujudkan Kabupaten Ngawi yang berintegritas dan bebas dari korupsi Jumat 13 Desember 2024.

Selengkapnya

Isu Terkini

whatsapp-logo